Lampung Post, 18 August 2009
Dihadapkan pada kenyataan kekalahan capresnya pada pilpres lalu, Golkar kini berada dalam posisi yang serba timbang. Sebagai partai yang selama ini berada di dalam kekuasaan, membuatnya harus belajar memulai dari awal jika keputusannya nanti beroposisi dengan pemerintah. Sementara itu, jika harus merapat kembali pada pemenang, anggapan bahwa Golkar tak lain hanya berbicara kekuasaan semata memang mendekati benar adanya. Setidaknya di antara dua pilihan itulah Golkar akan berjalan menentukan masa depannya.
Proses menuju ke sana akan berangkat dari tilikan evaluasi terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla (JK). Pada pemilihan umum legislatif, Golkar mendapat angka 14,6 persen. Jika dibandingkan pemilu sebelumnya, tahun 2004, yang mencapai angka 21,58 persen, hal itu dapat dikatakan penurunan. Tidak itu saja, Golkar juga keluar sebagai jawara pemilu. Sementara pada Pilpres 2009 yang baru usai, JK yang berpasangan dengan Wiranto malah menempati posisi juru kunci dengan perolehan 12,41 persen. Angka-angka itu dapat dibaca sebagai pencapaian prestasi yang tidak menguntungkan bagi Golkar saat ini. Dengan kata lain, pergantian posisi ketua umum menjadi salah satu agenda yang pokok dalam musyawarah nasional (munas) nanti.
Sebelumnya, keberanian JK mencalonkan diri sebagai capres sepertinya membuka ruang keberanian untuk masa depan di mana posisi Golkar nantinya akan dijangkarkan. Meskipun ruang keberanian itu tidak sepenuhnya diisi oleh kata hati sepakat dari jajaran pengurus, dengan itu JK bisa dikatakan telah membuka pikiran baru bahwa Partai Golkar siap dalam kemungkinan-kemungkinan. Suatu hal yang berbeda dengan suara yang selama ini tertanam bahwa Golkar "ditakdirkan" berada dalam pemerintahan.
Namun, dalam tubuh Golkar tidak sepenuhnya diisi oleh orang-orang yang mudah diikat oleh satu kesatuan idealisme. Golkar juga tidak mempunyai semacam tokoh yang mampu menyatukan tekad dan pikiran seperti seorang Megawati Soekarnoputri dalam tubuh PDI-P. Kerangka partai yang seperti itu meskipun masih solid dalam satu tubuh organisasi, rentan akan munculnya beberapa individual yang saling memperebutkan pengaruh. Seberapa banyak pengikut yang berhasil diperoleh semakin membuka harapan mencapai tujuan yang diinginkan.
Dari deretan orang yang berpengaruh tercatat Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Surya Paloh, Sri Sultan H.B. X dan juga tokoh muda Golkar Yuddy Crisnandi yang nantinya akan mewarnai perebutan posisi ketua umum sekaligus yang menentukan ke mana Golkar akan melangkah. Dari pernyataan-pernyataan selama ini yang dimunculkan ke publik: Agung Laksono, Akbar Tanjung, dan Aburizal Bakrie menyiratkan pesan untuk merapat ke pemerintahan, sementara Surya Paloh, Sultan H.B. X, dan Yuddy Chrisnandi menawarkan kemungkinan membangun oposisi atau posisi yang independen sebagai bagian dari sikap menerima kekalahan pada pilpres.
Pertimbangan kelompok yang menginginkan merapat ke pemerintahan berlatar tradisi yang selama ini mengakar dalam tubuh Golkar. Golkar lahir dan berkembang dalam bangunan kekaryaan. Kekaryaan yang telah dirawat selama puluhan tahun akan membutuhkan adaptasi yang kaku bagi Golkar jika beroposisi. Banyak kader Golkar juga mengemban kepemimpinan di daerah. Perbedaan hubungan pengurus pusat dan daerah dengan pemerintah pusat akan menyulitkan gerak bagi pemimpin daerah dalam memajukan daerahnya. Golkar tidak harus menjadi oposisi, meski ikut terlibat dalam pemerintahan hal itu tidak berarti melemahkan semangat untuk melakukan kontrol dan kritik.
Sementara latar dari kelompok yang menyuarakan oposisi hendak berpegang pada pembangunan demokrasi dan juga etika yang pantas dari partai yang kalah. Dalam demokrasi yang sehat, dibutuhkan mekanisme check and balance. Jika dilihat komposisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono yang mencapai 56 persen kursi parlemen, bergabungnya Golkar menjadikan koalisi nanti menjadi gemuk (over sized coalition). Keseimbangan demokrasi akan terganggu manakala pemerintah terlalu kuat sementara parlemen lemah. Memerintah atau oposisi dalam bangunan demokrasi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan lumrah. Mekanisme itu bisa berotasi sesuai dengan perjalanan waktu. Dengan menjadi oposisi yang konstruktif, Golkar dapat memulihkan kepercayaan rakyat melalui perannya mengawasi program-program pemerintah yang tidak memihak rakyat.
Selain pertimbangan tersebut, Golkar sebelumnya juga dalam deretan partai yang menggagas terbentuknya koalisi besar bersama-sama PDI-P, Gerindra dan Hanura. Publik telah mencatat bagaimana gagasan tersebut disambut sebagai bagian mekanisme penguatan demokrasi dan sekaligus arah baru Golkar yang waktu itu "berani" melakukan pisah gandeng dengan kubu Demokrat. Memutuskan untuk keluar dari koalisi besar hanya memudahkan anggapan publik bahwa Golkar benar-benar merawat pragmatisme politik.
Di luar pertimbangan dua kelompok yang sama-sama menyiapkan amunisi itu, posisi Golkar saat ini memang mengharuskan melakukan reposisi demi nasib mendatang. Suara perolehan Golkar sejak reformasi dipekikkan, dari Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 mengalami tren penurunan. Pemilu 1999 Golkar memperoleh 22,43 persen, pada 2004 mengecil menjadi 21,58 persen dan Pemilu 2009 hanya 14,6 persen. Dari hasil ini bisa diartikan rakyat yang berharap dengan Golkar perlahan kepercayaannya mulai luntur.
Situasi sekarang menyerupai situasi tahun 2004, di mana Golkar dengan JK sebagai ketua umum terpilih saat itu merapat ke pemerintah. Kelompok ini menyingkirkan kubu Akbar Tanjung yang menjadikan Golkar jawara Pemilu 2004 dan mencoba menyuarakan perlunya menjauh dari kekuasaan. Hanya saja bedanya, ketika itu SBY melihat betapa pentingnya posisi JK dan Golkar yang saat itu sebagai pasangannya untuk mengamankan parlemen, sementara kondisi sekarang SBY sudah didukung koalisi yang melebihi separo komposisi parlemen. Kalaupun nantinya setelah munas ketua umum terpilih merapat ke kubu pemerintah, posisinya tidak seberpengaruh dengan kondisi 2004 di mana sang ketua umum juga sebagai wakil presiden. Tegangan antara pragmatisme dan idealisme politik inilah yang mendera Golkar saat ini.
