Koran Jakarta, 22 Januari 2010
Seratus hari pertama adalah masa uji yang tidak mudah bagi pemerintahan SBY-Boediono. Di saat pemerintah berikhtiar melaksanakan program kerjanya di tengah itu sejumlah bandul pemberat dipikul.
Paling membebani dan menyedot perhatian publik adalah kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah dan kasus Bank Century. Kasus Bibit-Chandra membuat pemerintahan SBY-Boediono berjalan tertatih-tatih. Keinginan melaju cepat pada periode kepemimpinan Presiden SBY tersendat.
Energi dikuras untuk menemukan titik terang dan sekaligus mendorong reformasi di lembagalembaga penegak hukum. Bahkan SBY mengakui kasus Bibit-Chandra lebih mendapat perhatian publik menggeser program National Summit yang digelar di awal pemerintahannya.
Kasus Bibit-Chandra seperti membuka tabir gelap dunia hukum. Munculnya nama Anggodo Widjaja dalam geger hukum nasional membuat luka prihatin bangsa bahwa dunia hukum Indonesia begitu mudah diintervensi oleh kekuatan personal maupun jaringan mafi a. Menyadari adanya praktik-praktik mafi a hukum itu, pemerintah bergegas membentuk satgas pemberantasan mafi a hukum.
Dalam gebrakannya, satgas berhasil membongkar ketidakadilan dalam penanganan narapidana, seperti ditunjukkan pada kamar tahanan mewah Artalyta Suryani (terpidana kasus suap) maupun Aling (terpidana kasus narkoba). Setelah kasus Bibit-Chandra mereda, kasus Bank Century menanti. Kejanggalan pengucuran dana talangan kepada Bank Century yang menyedot uang negara 6,7 triliun rupiah diduga melibatkan pejabat negara yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan.
Pada cakupan ini, nama Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut. Kuatnya indikasi korupsi dan pelanggaran terhadap kaidah pengelolaan keuangan negara membuat rasa keadilan rakyat tercederai. Pada wilayah ini, SBY-Boediono berhadapan dengan kekuatan politik parlemen: Pansus Century. Tuntutan publik untuk segera menuntaskan kasus tersebut membuat kinerja pemerintahan sulit untuk fokus.
Sebelum dua kasus itu, mencuat, adangan uji juga sudah mulai tampak saat SBY-Boediono memilih menteri yang akan didudukkan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Pada proses pemilihan menteri itu, meski SBY berkali-kali menegaskan memiliki hak prerogatif penuh, realitasnya masih mengakomodasi suara-suara yang muncul, terutama tuntutan dari partai politik pendukungnya, sehingga yang lahir kemudian adalah kabinet dengan wajah politik yang cenderung mengakomodasi kepentingan partai pendukung daripada berpijak pada orientasi dan keefektifan pemerintahan.
Mengantongi dukungan suara 60,8 persen pada Pilpres 2009 rupanya tidak lantas membuat pemerintahan SBYBoediono leluasa melaksanakan programnya. Selama seratus hari pemerintahan berjalan, waktu lebih tercurah untuk menangani persoalan yang terkait dengan persoalan keadilan publik. Di saat usia pemerintahan yang masih muda dan bangunan konsolidasi masih belum terkondisikan dengan kukuh, deretan persoalan serius membutuhkan penyelesaian segera. Rakyat menanti perwujudan janji. Bagi rakyat, ketika memutuskan untuk memilih siapa sekaligus pula menanamkan harapan bahwa pemimpin yang dipilihnya nanti mampu mengurai masalah yang dihadapi bangsa.
Suara rakyat adalah mandat kepercayaan. Dari mandat itulah pemimpin dituntut sesegera mungkin untuk memenuhi kewajibannya: mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Semakin berlama-lama menghadirkan perwujudan harapan, semakin pula menjauhkan kepercayaan pemberi mandat. Dalam kondisi ini, ruang tunggu sejarah tidak menginginkan adanya tumpukan kekecewaan. Sekali saja kekecewaan dimunculkan, sama artinya membuka pintu ketidakpercayaan. Dalam realitas politik seperti ini, pemerintah SBY-Boediono akan berhadapan dengan opini publik.
Saat berhadapan dengan opini publik tersebut, kinerja politik sering dipandang berdasarkan apa yang disebut Matthew Dawd (Yudi Latif, 2004) sebagai urban political legend. Jika sesuatu terus-menerus dikatakan, dimuat secara ekstensif dan intensif oleh media massa, dan dinyatakan oleh para analis dan pengamat, lama- lama publik utamanya masyarakat perkotaan yang memiliki kepekaan informasi politik akan mempercayainya. Menurut Kousoulas (1979), opini publik dapat menjadi salah satu faktor politik jika dalam banyak hal ia berpengaruh terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan sesuatu keputusan oleh para penyelenggara negara maupun politisi lainnya.
Opini publik merupakan penjelmaan suara rakyat. Mengabaikan opini publik sama artinya memberikan momentum penurunan kepercayaan pada pemerintahan SBYBoediono. Jika pada periode pertama kepemimpinan Presiden SBY pembangunan citra tampak menonjol, sudah semestinya periode yang kedua dijadikan sebagai periode kepemimpinan eksekusi. Publik tentu tidak menginginkan waktu lama terhadap keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Selama ini, melalui media publik mendapat lukisan gaya kepemimpinan SBY yang hati-hati dan cenderung kurang tegas (indecisive) dalam mengambil keputusan. Perubahan gaya kepemimpinan ini penting bagi SBY karena periode yang kedua ini tidak didampingi Jusuf Kalla (Kalla).
Saat mendampingi SBY, sosok Kalla tampil cepat, agresif, tegas, seolah menutupi gaya kepemimpinan SBY yang berbeda dengannya. Meski oleh sebagian pendukung SBY muncul penilaian bahwa Kalla hendak menandingi wewenang Presiden, Kalla bersama SBY nyatanya berhasil menciptakan sebuah kombinasi yang saling melengkapi kelebihan dan kekurangan kepemimpinan keduanya.
Kini, SBY didampingi Boediono. Boediono dikenal publik sebagai pribadi yang jarang melemparkan komunikasi politik secara terbuka, apalagi inisiatif yang berkesan hendak melangkahi wewenang sebagai wakil presiden.
Boediono memiliki gaya kepemimpinan yang mirip dengan SBY. Kemiripan ini membuat gaya kepemimpinan sulit ditemukan, meminjam istilah Syafi i Maarif, adanya kombinasi antara gas dan rem. Melainkan hanya rem dan rem. Oleh karena itu, tanpa keberanian konstruktif, ketegasan, dan terobosan kreatif, SBY-Boediono akan menemui sejumlah kesulitan untuk keluar dari jeratan masalah yang bertubi-tubi datang di awal pemerintahannya.
Pada tilikan ini, kepercayaan dan harapan tinggi akan citra SBY-Boediono yang disampaikan saat kampanye perlahan bisa surut ke titik penjenuhan (point of diminishing return), yang berujung penurunan legitimasi politiknya.
