Tantangan Baru partai ke Depan

Hanya dua aktivitas partai yang diketahui masyarakat, yaitu saat pemilu atau pilkada. Selanjutnya saat munas, kongres, dan muktamar dalam pemilihan ketua umum partai

BELUM tampak perubahan signifikan yang bisa dibanggakan dari kinerja partai pascareformasi. Partai politik (parpol) dinilai gagal memaknai reformasi dan publik lebih banyak mengekspresikan ketidakpuasan ketimbang kebanggaan terhadap partai.

Kondisi itu tak dapat dilihat sebelah mata karena keberadaan partai di parlemen ataupun di luar parlemen, nyaris kurang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Lebih parah lagi, kiprah partai-partai kerap dipersepsikan sebagai bagian dari konflik atau berbagai karut-marut yang terjadi di republik ini.

Dari pengamatan menyangkut persoalan politik yang muncul di atas permukaan, menunjukkan ada persoalan mendasar terhadap keberadaan partai-partai politik sekarang ini. Kedudukan partai dalam posisi yang belum beranjak dan terancam oleh rendahnya animo masyarakat untuk terlibat dalam partai politik.

Selain itu, pandangan masyarakat terhadap partai masih gamang kecuali sebatas simpati yang ditunjukkan pada saat pemilu atau pilkada. Bagi sebagian besar masyarakat tidak tampak daya pikat partai yang mampu mendorong hasrat publik untuk berpartai. Hanya dua aktivitas partai yang diketahui mereka, yaitu saat pemilu atau pilkada. Selanjutnya saat munas, kongres, dan muktamar dalam pemilihan ketua umum partai.

Keterpurukan partai dalam menjalankan fungsi dan perannya kini menjadi persoalan yang meredam daya tarik institusi politik ini. Jika dipilah-pilah, beragam penyebab menyertai keterpurukan partai tersebut. Dari sisi ideologi, ketidakjelasan masih tecermin di sebagian besar partai politik, terutama 9 partai yang lolos ke Senayan hasil Pemilu 2009. Dalam kondisi seperti itu, kecenderungan munculnya faksi-faksi di dalam partai masih dominan, yang seringkali diikuti konflik internal yang berujung pada perpecahan partai.

Dalam pemandangan lain, ketidakjelasan itu juga tecermin dalam terbentuknya koalisi di antara sesama partai politik. Batas ideologi, program, atau eksistensi historis partai tidak lagi menjadi halangan dalam berkoalisi. Artikulasi dan agregasi politik yang berseberangan menjadi sama sekali bukan harga mati dalam berkoalisi. Koalisi berjalan singkat dan tidak terpola, selain hanya bagi-bagi uang dan kekuasaan.

Lebih dari itu, menjadi persoalan pula dominannya orientasi terhadap materi yang kerap dipertontonkan adanya aroma money politics dalam setiap kontestasi atau kerja partai melalui wakilnya di DPR. Situasi ini, kian mendorong kader-kader partai ke dalam jurang keterpurukan. Beragam citra buruk itu bisa memunculkan pertanyaan, mampukah peran dan fungsi ideal partai diperbaiki ke depan?

Cenderung Utopia Selain persoalan itu, berbagai studi politik di Tanah Air menemukan beberapa kelemahan. Pertama, ideologi partai kurang operasional dan cenderung utopia, sehingga tidak hanya sulit mengidentifikasi pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan, sekaligus sukar dibedakan antara partai satu dan partai lain.

Kedua, secara internal, organisasi partai-partai kurang dikelola secara demokratis sehingga lebih sebagai organisasi pengurus yang dibingkai organisasi formal, daripada organisasi yang hidup sebagai gerakan partai. Banyak kader partai yang dididik menjadi ‘’Pak turut’’ dan karena itu harus loyal kepada pimpinan partai. Ini memicu munculnya oligarki politik di tubuh partai-partai politik.

Ketiga, secara eksternal partai-partai kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Dan, elite partai masih cenderung hanya mengejar kekuasaan. Seolah, kekuasaan itu segala-galanya sehingga politik masih dimaknai sebagai siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Padahal di luar itu, politik bisa dimaknai perjuangan bagi kesejahteraan rakyat, sebagai hukum tertinggi.

Keempat, partai belum memiliki kesisteman dalam dirinya yang diindikasikan seperti kuatnya peran pemimpin partai daripada kedaulatan anggota. Kepentingan individu sering lebih dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi. Dan di parlemen, konstituen tidak dapat mengontrol fraksi-fraksi sebagai kepanjangan partai yang dulunya dipilih melalui pemilu.

Untuk itu, kini saatnya partai-partai mengandalkan platform dan program yang berpihak pada rakyat. Sasarannya harus jelas, untuk membuat rakyat sejahtera. Dengan demikian, partai yang berprospek ke depan hanyalah partai yang mengandalkan platform dan visi yang konkret dan realistis. Visi ini penting agar elite partai bisa mengangkat mimpi kejayaan partai ke depan.

Selain itu perlu dibuat kerangka kerja konseptual yang didasarkan pada perencanaan komprehensif untuk memahami tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Dari segi emosi, visi ini harus dapat memberi inspirasi yang dapat mendorong semangat kerja partai demi kesejahteraan masyarakat bersama.

Selanjutnya, bagaimana memperkuat pelembagaan demokrasi dalam organisasi dan dalam penghayatan ideologi sebagai bagian dari perjuangan politik. Dalam konteks itu, peran pemerintah, DPR, dan elite partai punya andil besar dalam menentukan bangunan partai politik yang modern dan rasional di masa depan.