Kompas, 02 September 2009
Demokrasi menghasilkan kebebasan. Dengan kebebasan, setiap warga negara bisa mengekspresikan pemikiran dan aspirasinya.
Namun, jika ekspresi politik warga negara terlalu terpusat pada satu kekuatan politik, kebebasan seperti mempersilakan masuk ketidakbebasan. Dengan dukungan hampir ”bulat”, kepemimpinan nasional mudah tergelincir kesewenang-wenangan.
Kecenderungan terhadap kesewenang-wenangan akan bertambah saat sang pemenang berupaya merangkul semua kekuatan politik potensial di legislatif. Jika eksekutif berhasil ”menaklukkan” legislatif, sulit membayangkan adanya check and balances dalam pemerintahan. Pemerintahan akan menjadi seperti tank yang siap menggerus apa pun yang menghalangi.
Anomali demokrasi
Inilah anomali demokrasi, saat dukungan terlalu besar, kebebasan politik justru terancam. Dukungan terlalu besar berpotensi menghasilkan kesunyian. Kesunyian yang siap menelan tiap teriakan perbedaan pandangan.
Alih-alih memperkuat tercapainya demokrasi yang terkonsolidasi, dukungan yang terlalu besar akan membawa demokrasi pada tepian yang sumir antara kebebasan dan keterkekangan.
Mungkin karena kekhawatiran itulah tiap kekuatan politik yang menang di AS tidak pernah merangkul lawan politiknya untuk duduk di kursi kekuasaan. Jika capres Partai Republik menang, ia tidak akan merangkul Partai Demokrat, juga sebaliknya. Dengan demikian, demokrasi di AS selalu terjaga. Pemerintahan selalu dalam keseimbangan. Tiap langkah dan kebijakan selalu dalam pengawasan.
Di Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada term pertama kekuasaan berusaha merangkul kekuatan politik besar sebanyak mungkin dan menyisakan PDI-P sebagai oposisi. Pada term kedua kekuasaannya, tampaknya langkah serupa akan terulang, bahkan lebih jauh lagi, sampai hampir menghabiskan seluruh kekuatan di legislatif.
Keadaan kian memprihatinkan dengan adanya karakter pemerintah yang cenderung lepas tangan terhadap aneka masalah yang muncul. Kepemimpinan nasional terdegradasi menjadi penguasa yang hanya sibuk mempertahankan kekuasaan.
Degradasi kepemimpinan nasional yang dilengkapi komposisi politik yang tak seimbang menghasilkan kondisi negara yang amat lemah. Di dalam, tidak ada lagi keadilan. Tiap saat rakyat bisa terkena perlakuan sewenang-wenang, terusir dari rumah, tanah, dan lahan usahanya. Pada tataran ekonomi, rakyat yang tidak mampu bersaing dan tidak memiliki daya beli harus berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sementara dari luar, kedaulatan negara terus diancam dan dipermainkan.
Malaysia adalah contoh negara yang selalu berusaha mempermainkan. Patok perbatasan negara sering digeser ke wilayah NKRI, kayu hasil curian ditadah, lahannya di-”kuasai” untuk dijadikan perkebunan, perbatasan di laut dipermainkan, bahkan berbagai produk seni dan budaya diklaim sebagai bagian kekayaannya. Mereka seakan berkata, Indonesia adalah pinggiran dengan Kuala Lumpur sebagai pusatnya. Akhirnya, tidak tertutup kemungkinan bahasa bahkan wilayah Indonesia akan diklaim sebagai bagian kekayaan mereka. Sementara pemerintah kita sibuk dengan kekuasaan sendiri.
Bertahan
Dalam satu kesempatan, Francis Fukuyama pernah mengatakan, tiap empire pasti akan berakhir. Jika diterapkan pada tataran negara, kita tidak ingin kecenderungan bernegara saat ini membawa Indonesia pada saat-saat terakhir eksistensinya. Karena itu, perlu ada perubahan signifikan. Agar mampu bertahan, republik ini memerlukan transformasi dari elite politik.
Untuk mampu melakukan transformasi, diperlukan pemikiran dan perilaku luhur dari seluruh kekuatan politik, termasuk mereka yang kalah pada pemilu dan pilpres yang lalu. Karena itu, partai politik seperti Partai Golkar dan PDI-P dituntut bersikap lebih dari sekadar kekuatan politik yang tidak mampu menahan hasrat kuasa sejenak dan kehilangan harapan meraih kekuasaan besar di kemudian hari. Berjuang meraih kekuasaan dari posisi sebagai oposisi adalah pilihan luhur daripada menjilat kekuasaan sebagai ”kacung”.
Pilihan luhur ini akan mampu menyelamatkan negeri dari kekuasaan yang tak ubahnya seperti tank tentara yang siap menggerus apa pun yang menghalangi. Kekuasaan yang akan cenderung lepas tangan dari berbagai masalah. Kekuasaan yang berujung pada munculnya negara lemah.
Kontrol
Negara memerlukan pengabdian warga negaranya. Pada saat negara memerlukan keseimbangan, diperlukan kesadaran setiap pihak untuk terwujudnya kepentingan negara itu.
Kesadaran seperti itu tidak akan dimiliki setiap politisi. Hanya politisi yang memiliki jiwa kenegarawanan yang memiliki kesadaran seperti ini. Untuk hal yang satu ini, sikap yang diperlihatkan Megawati Soekarnoputri patut diacungi jempol.
Dengan tetap terjaganya keseimbangan, penguasa dapat dikontrol. Perilaku tidak adil terhadap warga negara yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap pemerintahan yang tanpa kontrol dapat dicegah.
Selain itu, dengan adanya kekuatan oposisi, pemerintah dapat didorong bekerja maksimal mempertahankan kedaulatan dan kekayaan negara. Bahaya dari luar yang akan selalu menjadi ancaman dapat dihancurkan.
